TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, gelar rapat perdana bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat tersebut sekaligus evaluasi kinerja perangkat daerah di Pemprov Kaltara dan menyampaikan hasil Retreat di Akmil Magelang serta arahan Presiden RI Prabowo Subianto seperti efisiensi atau penghematan anggaran yang akan berdampak pada OPD.
“Yang terpotong pastilah perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, studi banding, itu pasti terpotong,” kata Gubernur Zainal, Senin, 3 Maret.
Gubernur Zainal menekankan janji politiknya pada kampanye terdahulu, serta meminta kepada seluruh OPD untuk memberikan dukungan dirinya dan Wagub Ingkong Ala dalam masa pemerintahannya.
“Saya akan melaksanakan apa yang menjadi komitmen saya dan janji saya bersama Wakil Gubernur. Tolong kami berdua diingatkan. Saya minta agar kepala OPD bekerja dengan baik,” tegasnya.
“Kepada dinas terkait agar setiap izin usaha yang masuk ke Kaltara wajib memiliki kantor cabang di Tanjung Selor. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif pada ekonomi di Kaltara,” sambung gubernur.
Di bulan suci Ramadan, lanjutnya, pelaksanaan jam kerja oleh OPD mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.
“Apel pagi pun tidak ada. Bahkan nanti ada WFA (Work From Anywhere), saya harap nanti betul-betul bekerja dari rumah. Bukan menghilang,” jelasnya.
Sementara itu, Wagub Kaltara Ingkong Ala mengajak seluruh OPD agar dapat mewujudkan harapan dari Gubernur untuk membawa Kaltara semakin lebih baik. Mengingat ini kali keduanya kepemimpinan Gubernur Zainal.
“Pak Gubernur membawa saya kesini di dukung masyarakat Kaltara, doa, dan kita semua yang ada. Ini merupakan kebanggaan dan syukur saya,” kata Ingkong Ala.
Selain itu, Ingkong Ala juga meminta perangkat daerah bisa menjalin koordinasi dan kompak. Sebab, tugasnya sebagai Wagub tidak terlepas dari peran kepala OPD.
“Mungkin banyak data yang saya perlu. Saya mau melakukan tugas dan pekerjaan saya tentu saya perlu data perencanaannya,” pintanya.
Selain itu data yang telah ada kedepannya, akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi, serta untuk meminimalisir permasalahan – permasalahan yang muncul akibat adanya kekurangan atau kekeliruan di lapangan.
“Untuk ke depan supaya ada hal-hal yang mungkin di lapangan ada kekurangan atau kekeliruan kita segera berkoordinasi menyelesaikannya. Supaya tidak sampai beban kepada Gubernur,” kata dia.