JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Kota Padang lebih efektif dalam mengelola sampah untuk mengurangi biaya operasional yang mencapai Rp42,2 miliar.
“DJPb melihat anggaran puluhan miliar ini masih dapat dikurangi dengan catatan kita bisa mengelola dan mengolah sampah dengan lebih efektif,” kata Kepala DJPb Provinsi Sumbar Syukriah dilansir ANTARA, Kamis, 13 Februari.
Berdasarkan data yang dihimpun DJPb Sumbar, Kota Padang memproduksi sekitar 643 ton sampah per harinya pada 2023, angka itu terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk.
Pada 2023 pemerintah menggelontorkan biaya pengelolaan sampah sebesar Rp30,1 miliar dan naik menjadi Rp42,2 miliar pada 2024. Padahal, jika sampah dikelola lebih efektif anggaran puluhan miliar tadi bisa dialihkan ke program lain yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan.
Sebagai perpanjangan tangan Kemenkeu di tingkat provinsi, DJPb Sumbar berpandangan sampah-sampah tersebut harus bisa dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis misalnya diolah menjadi pupuk atau sebagai bahan bakar alternatif.
“Sampah ini sebenarnya menjadi potensi pendapatan kalau kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik atau bahan bakar alternatif,” kata dia.
Apalagi, jika melihat volume sampah yang setiap harinya di atas 600 ton lebih, 60 persen di antaranya merupakan kategori sampah organik yang bisa kembali diolah menjadi pupuk.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar mengatakan program Kemenkeu Peduli Sampah sejalan dengan komitmen nasional dan global dalam mewujudkan zero waste pada 2050.
BACA JUGA:
-
| EKONOMIJelang Puasa dan Lebaran, Saham Sektor Konsumsi Dapat Jadi Pilihan
13 Februari 2025, 20:54
Andree menyebutkan hampir 70 persen sampah di Kota Padang merupakan sampah organik.
Dari jumlah itu 63 persennya adalah sampah sisa makanan, 12,4 persen sampah plastik dan sisanya dari jenis lain.
Ia mengatakan butuh upaya keras dalam mengelola sampah di Kota Padang yang selama ini lebih dominan dibuang ke tempat pembuangan akhir dibanding diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.