TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara bertahap akan meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir di perbatasan Indonesia-Malaysia seperti wilayah Apau Kayan di Kabupaten Malinau, dan Krayan Kabupaten Nunukan.
“Program ini menjadi prioritas namun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, penanganan infrastruktur di perbatasan ini juga butuh dukungan dari pemerintah pusat,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, Rabu, 5 Maret.
“APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita sangat kecil sehingga butuh dukungan anggaran pemerintah pusat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar dia.
Ingkong menjelaskan untuk membuka akses atau membangun jalan di perbatasan, pihaknya akan melihat skala prioritas.
Apalagi, akses menuju sejumlah titik belum memadai bahkan ada yang hanya dapat ditembus lewat jalur udara menggunakan pesawat terbang.
“Tahap awal kita bangun dulu akses jalannya dengan baik, tidak perlu sampai aspal dulu. Yang penting jalan bisa dilewati dulu terutama untuk kendaraan yang membawa BBM, semen dan barang berat lainnya,” jelasnya.
Ingkong Ala menegaskan Kaltara memiliki posisi strategis dalam pengembangan wilayah perbatasan, perdagangan internasional, serta energi pangan nasional.
Hal ini selaras dengan visi Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.
“Infrastruktur jalan ini kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, selain membuka akses antar wilayah juga berdampak positif pada sektor lain,” ujarnya.
Menurut dia, perhatian dari pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur di wilayah perbatasan memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
“Kita berharap ada perhatian dari pusat, kita juga akan terus menginformasikan kondisi Kaltara ini sehingga bisa bersinergi antara pusat dan daerah untuk membangun perbatasan,” ujarnya.